Im Kino kann sich das bald jeder ansehen. Den schneidigen, adretten Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen, der in seinem hübschen, roten Flugzeug rumknattert und nix Böses will - nur ein bischen Siegen und so...

Die Piloten in den anderen Flugzeugen wollen aber so gar nicht freiwillig am Boden bleiben und fliegen deshalb einfach in die deutschen Kugeln hinein. Das macht den roten Baron ganz traurig und deshalb wirft er bei der Beerdigung seiner Sportskameraden aus der Luft Trauerkränze in die ausgehobenen Gräber.

Und weil die wirklich netten Jungs von Nebenan im Krieg lieber absichtlich vorbeischießen, sind Heldenfilme, die reale Kriegskiller glorifizieren, unglaubwürdig und überflüssig.

Land-unter-Prädikat: Nix dazugelernt

Di Medan, ibukota Propinsi Sumatera Utara, pemandangan serupa (bendera setengah tiang-red) terjadi. Khusus di Sumut, kejadian terakhir yang mengharuskan masyarakat untuk memasang bendera, karena masa berkabung, adalah tragedi jatuhnya pesawat Mandala Airlines, 5 September 2005. Di mana, Gubernur Sumut kala itu, HT Rizal Nurdin, menjadi salah satu korban tewas dalam kecelakaan pesawat tersebut.

Hampir di seluruh kantor-kantor swasta dan rumah-rumah penduduk berdiri bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung nasional. Persoalannya, ternyata tidak semua warga Medan memasang tanda berkabung karena sosok

Soeharto, yang dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan itu. "Kami diimbau oleh Kepala Lingkungan di daerah kami untuk pasang bendera. Ya sudah kita pasang saja," kata Alsyahir Nasution (30) warga Jalan Pukat Kelurahan Banten Timur, Medan Tembung.

Menurutnya, meninggalnya Soeharto, sebagai manusia adalah hal wajar. Alsyahir berasumsi, 'kehebatan' Soeharto sebagai Presiden RI, tidak dapat membuat dirinya memasang bendera setengah tiang dengan kesadaran sendiri. "Pemasangan bendera ini bukan karena sosok Soeharto. Kebetulan sudah tersedia, ya kita pasang. Lagipula tidak ada ruginya," tambahnya lagi.

Senada dengan Alsyahir, Irwan (39) warga Jalan Amaliun Medan, pemasangan bendera di rumahnya juga karena adanya imbauan dari aparat pemerintah di lingkungannya. Dikatakannya, tidak ada pemaksaan sama sekali untuk memasang bendera setengah tiang ini. "Buktinya banyak juga yang tidak memasang (bendera-red). Tapi tidak ada penindakan. Selain itu, hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. Tergantung bagaimana orang perorang menyikapi imbauan itu," tutur Irwan.

Pantauan roziaja, hampir setiap bangunan di ruas jalan di kawasan Kota Medan memasang bendera setengah tiang. Seperti di Jalan Letjend S Parman, Jalan Mandala by Pass, Jalan Panglima Denai dan Jalan SM Raja. Sementara pemandangan sedikit berbeda terdapat di Jalan Kejaksaan Medan. Selain pasang bendera, masyarakat ada juga yang memasang karangan bunga "Turut Berduka Cita atas Meninggalnya HM Soeharto. Dari Ibu-ibu Pinggiran Sungai Lingkungan ". Begitu kira-kira yang tertulis di papan bunga tersebut.

Menanggapi hal ini, Ketua Wira Karya Indonesia (WKI) Medan, Zulham Efendi Siregar ST mengatakan pemasangan bendera setengah tiang ini merupakan hal yang wajar. Bagaimana pun, Soeharto pernah menjadi pemimpin Indonesia dan memberikan dedikasi terbaiknya untuk bangsa ini. "Walaupun terjadi pro kontra terhadap kepemimpinannya anggap saja sebagai buah politik. Karena tidak ada keputusan atau kebijakan politik yang dapat memuaskan semuanya," ujar Zulham.

Persoalan baik tidaknya pemasangan bendera ini, tergantung bagaimana kita memandangnya. Menurutnya, akan jadi lain jika warga berlebihan dalam mengartikan pengibaran bendera setengah tiang ini, seolah-olah Soeharto benar-benar pahlawan rakyat. "Harus dibatasi pengertian pengibaran bendera ini. Kalau pemerintah tidak memberikan imbauan untuk memasang bendera selama masa berkabung nasional, belum tentu ada yang memasang," tukasnya.

Terlepas dari itu, sebagai sosok mantan presiden dengan 32 tahun masa kepemimpinan. Zulham berasumsi, hal ini merupakan pembelajaran di masa datang, menghormati pemimpin bangsa. "Jadi jika ada pemimpin bangsa lain meninggal hal seperti ini harus dilakukan juga. Jangan ada diskriminasi semisal Soekarno yang berstatus tahanan rumah sampai mati. Mengenai persoalan hukum jangan dicampuradukkan, tapi harus ditegakkan," tukasnya.